Surabaya (beritajatim.com) - Menanggapi permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim untuk meliburkan Selasa, 16 November 2010 sebagai Hari Raya Idul Adha, Gubernur Jatim Soekarwo tidak akan menyetujuinya.
Meski begitu, gubernur bisa memaklumi adanya izin dari PWM Jatim tersebut secara kelembagaan. "Izin itu kan bersifat personal, jadi meski Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim minta izin ke gubernur, secara personal PNS atau siswa yang sekolah ya harus izin sendiri-sendiri ke institusinya," kata Soekarwo kepada wartawan ditemui di gedung negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/11/2010).
Gubernur menambahkan, izin hanya akan diberikan untuk izin terlambat masuk kerja bagi PNS, bukan untuk izin tidak masuk kerja (membolos). "Kalau mau sholat Idul Adha dulu silakan, kan setelahnya bisa masuk kerja lagi, meski telat. Izin telat tidak apa-apa, asalkan memang benar merayakan Idul Adha 16 November," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, PWM Jatim saat ini berupaya agar pada Selasa (16/11/2010) bisa menjadi hari libur Idul Adha. Untuk itu, pengurus akan menemui Gubernur Jatim Soekarwo, Jumat (12/11/2010) hari ini agar mau mengeluarkan kebijakan tersebut. Muhammadiyah memang berbeda dalam merayakan Idul Adha, karena pemerintah dan NU telah memutuskan pada 17 November 2010.
Sekretaris PWM Jatim Nadjib Hamid melalui pesan singkat yang dikirimkan ke beritajatim.com mengatakan, permintaan kepada gubernur itu untuk memberi keleluasaan umat Muhammadiyah yang melaksanakan shalat pada 16 November. "Jika memang gubernur tidak bisa meliburkan pada tanggal 16 November, mungkin bisa dengan menunda jam masuk dan jam pulang kerja bagi PNS, karyawan swasta dan siswa sekolah di Jatim. Bisa diundur satu sampai dua jam," tuturnya.
Jika kedua opsi itu sulit diwujudkan gubernur, PWM Jatim meminta panitia shalat Idul Adha agar memulai shalat lebih pagi dan khutbahnya lebih singkat. Sehingga ini masih memungkinkan para PNS dan siswa sekolah negeri tetap bisa masuk dan beraktifitas seperti biasanya. [tok/kun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar